Jakarta, kopasnews.com – Pejabat militer terkuat kedua setelah pemimpin Kim Jong Un, yakni Pak Jong Chon terkomfirmasi telah dipecat oleh Pemerintah Korea Utara (Korut)
Hal ini disampaikan oleh media resmi pemerintah negara itu yang dikutip Reuters, Senin (2/1/2023).
Dalam keterangan itu, tidak ada alasan pasti mengapa Pak dipecat. Namun Pyongyang diketahui secara teratur mengubah kepemimpinannya dan pertemuan pesta akhir tahun sering digunakan untuk mengumumkan perombakan personel dan keputusan kebijakan utama.
“Pak, wakil ketua Komisi Militer Pusat Partai Buruh yang berkuasa dan sekretaris Komite Sentral partai, digantikan oleh Ri Yong Gil pada pertemuan tahunan komite pekan lalu,” kata kantor berita resmi KCNA.
Baca Juga : Presiden Jokowi Sambut Pemimpin Negara G20
Televisi negara menunjukkan Pak duduk di barisan depan podium dengan kepala tertunduk selama pertemuan sementara anggota lain mengangkat tangan untuk memberikan suara pada masalah kepegawaian. Kursinya kemudian terlihat kosong.
Ia juga absen dalam foto yang dirilis pada hari Senin oleh kantor berita resmi KCNA tentang kunjungan Hari Tahun Baru Kim Jong Un ke Istana Matahari Kumsusan.
Penggantian Pak datang ketika Kim menyerukan pengembangan rudal balistik antarbenua baru dan persenjataan nuklir yang lebih besar untuk melawan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) sebagai kunci strategi pertahanan 2023 negara yang terisolasi itu.
Pak dengan cepat menaiki tangga militer dari komandan artileri bintang satu pada tahun 2015 menjadi jenderal bintang empat pada tahun 2020, mengambil pujian karena berkontribusi pada kemajuan teknologi rudal jarak pendek negara itu.
Pada akhir 2020, Pak dipromosikan ke politbiro dan mendapatkan gelar marshal, pangkat militer tertinggi di bawah Kim, dan menjadi suara terdepan November lalu melawan latihan militer Korsel-AS.
Seperti kebanyakan ajudan tinggi militer lainnya yang mengalami pasang surut berulang kali di bawah Kim, Pak sempat diturunkan pangkatnya pada pertengahan 2021 setelah Kim menegur beberapa pejabat atas penanganan mereka terhadap kebijakan anti-virus corona
Sumber : CNBC Indonesia
