Jakarta, Kopasnews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang mempermudah proses pembayaran tunjangan untuk para guru.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik, memastikan agar segala urusan berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien.
“Dengan sistem baru ini, tunjangan bagi guru ASN di daerah akan langsung dikirimkan ke rekening pribadi mereka, tanpa melalui perantara pemerintah daerah,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (13/3/2025).
Sejak 2010 hingga 2024, pembayaran tunjangan guru dilakukan melalui sistem yang cukup rumit. Tunjangan ini sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu disalurkan lagi ke rekening para guru. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dan seringkali dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Baca Juga :
Pemerintah Alokasikan Rp15,5 Miliar Untuk Peningkatan Sarana Pendidikan di Solok Selatan
“Tak jarang, beberapa daerah mengalami keterlambatan pengiriman dengan berbagai alasan teknis yang berdampak pada ketidak nyamanan guru. Ini fakta yang terjadi,” tegasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa sekitar 1,47 juta guru ASN dan 392 ribu guru non-ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka mulai bulan Maret ini. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan untuk memastikan agar dana tunjangan ini bisa dicairkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Keputusan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama menjelang Idul Fitri, di mana para guru dapat merayakan dengan lebih tenang dan sejahtera.
“Selain itu, diharapkan kebijakan ini akan memotivasi para guru untuk semakin semangat dalam menjalankan tugas mulia mereka mencerdaskan bangsa,” tutupnya. (fah)
