Kopasnews.com – Plh Wali Kota Padang Panjang Winarno, menyoroti bahwa angka prevalensi stunting di Kota Padang Panjang menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 baru mencapai 15,8 persen.
Menurutnya, meskipun terjadi penurunan sebesar 1 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 16,8 persen pada 2022, penurunan tersebut belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Kamis (30/5/2024) di Hall Lantai III Balai Kota.
Plh Wali Kota menyatakan bahwa tahun ini, sebagai tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan upaya ekstra untuk mencapai penurunan yang diinginkan.
“Penurunan yang diharapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 1,8 persen, hampir dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya. Untuk mencapainya, diperlukan upaya yang setidaknya juga dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Baca Juga : Ratusan TPS Berkurang Pada Pilkada Solsel 2024
Winarno menjelaskan bahwa terdapat sejumlah strategi penanggulangan stunting di Padang Panjang yang terdiri dari strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.
Strategi jangka pendek difokuskan pada intervensi anak stunting agar keluar dari status stunting dengan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi cukup melalui program seperti Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting-red) dan Dapur Sehat.
Sementara itu, strategi jangka panjang difokuskan pada program pencegahan sedini mungkin, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, penyuluhan pola asuh, peningkatan akses dan kualitas air minum serta sanitasi, dan peningkatan kemampuan ekonomi keluarga.
Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, BKKBN Sumbar Dafid Arga, Pemko Padang Panjang mendapat apresiasi atas keseriusannya dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Arga berharap agar konvergensi di Kota Padang Panjang semakin kokoh guna menurunkan angka stunting dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja TPPS dari tingkat Kota hingga Kelurahan.
Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Osman Bin Nur menyampaikan bahwa Rakor TPPS tersebut sejalan dengan tujuan pelaksanaan Rembuk Stunting yang bertujuan menyusun rencana pencegahan stunting di Padang Panjang. Menurutnya, perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting.
“Sering kali, masalah nonkesehatan menjadi akar permasalahan stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan,” ujarnya. (wrd)