Solsel, kopasnews.com – Kabupaten Solok Selatan salah satu Kota/Kabupaten yang sudah berupaya menekan inflansi di Provinsi Sumatera Barat, serta pengendalian stabilitas harga pangan masyarakat.
“Pengendalian inflansi salah satu yang harus kita jaga, dan harus disiasati bagaimana tetap stabil dan terkendali di tahun 2023 ini,” kata Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, Senin (30/1/2023) saat zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ketahanan Pangan Nasional.
Wabup menjelaskan, Kemendagri menekankan kepada daerah sesuai pesan Presiden Jokowi Dodo agar perlu melakukan upaya-upaya khusus, sehingga kondisi inflansi stabil dan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Mengingat kondisi inflasi Indonesia masih dalam kondisi terkendali, ini sesuai data BPS bahwa inflasi 2022 sebesar 5,51 persen year on year (YoY) dan 5,72 persen pepr minggu ketiga Januari 2023.
“Ini prestasi cukup bagus sehingga masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi covid juga terkendali, ekonomi bisa tumbuh,” jelas Kemendagri.
Baca Juga :
“Ini harus dipertahankan di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, apalagi di daerah-daerah di Indonesi. Termasuk di Solsel,” paparnya menutur.
Mendagri sebut Wabup meminta kondisi harus diantisipasi oleh daerah, berkaitab dengan pengaruh supply dan demand yang saat ini masih belum stabil karena adanya berbagai disrupsi.
Maka perlu diwaspadai masalah inflasi karena banyak masalah dari pola supply-demand berubah pascapandemi yang masih belum selesai, disrupsi geopolitik terutama perang dan ketegangan antarbeberapa negara mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply.
“Banyak negara terdampak inflasi, terkait isu penting menyangkut harga barang dan jasa. Tugas untuk melindungi rakyat agar keterjangkauan dan ketersediaan barang dan jasa. Ini selaku kita upayakan di Solsel,” terangnya.
Indikator penggerak inflasi katanya dari hasil meeting tersebut, di dalam negeri saat ini adalah kebutuhan pangan. Lima bahan pangan yang paling berdampak pada pergerakan inflasi yakni beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah keriting, dan bawang merah.
Upaya untuk menekan inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni melakuka pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog. Mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing.
“Mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM) dengan menggunakan APBN atau APBD dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk memastikan kondisi harga barang dan jasa di Solsel bisa terjaga dan stabil,” tuturnya. (adi)
