Solsel, kopasnews.com – Bawaslu Kabupaten Solok Selatan ajak peran serta masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif, karena Pemilu serentak 2024 merupakan tugas berat bagi penyelenggara. Dengan kondisi geografis daerah yang luas, hanya andalkan satu orang pengawas ditingkat Nagari dan satu per Kecamatan.
“Dalam menjaga kualitas Pemilu berproses dengan baik. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat terlibat langsung berpartisipasi mengawasi proses pemilu 2024. Mencegah, dan melaporkan jika terdapat pelanggaran. Kerahasiaan identitas pelapor kami jamin,” kata Plh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Ade Kurnia Zelly, Minggu (13/11/2022) di Hotel Pesona Alam Sangir.
Baca Juga : Pileg dan Pilkada Beriirisan, Bawaslu Lakukan Ini Untuk Pengawasan
Saat sosialisasi pengawasan partisipatif, dia berharap adanya peran PKK Kecamatan se Solok Selatan, Kepala Urusan Agama (KUA) di 7 Kecamatan di Solsel, termasuk penyuluh agama, OSIS SMA/SMK/MA, Kemenag Solsel, Intelkam Polres Solsel dan media massa dalam mengedukasi masyarakat.
Baik dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan maupun dalam pengawasan pemilu.
“Seperti di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, luas daerahnya sebanding dengan Kecamatan Sangir Jujuan. Namun jumlah pengawas di nagari tetap satu orang,” dicontohkan Ade.
Ade Kurnia menyebut tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu hanya mengawasi, mencegah dan menindak. Seperti Pemilu 2019 lalu, katanya banyaknya potensi pelanggaran yang harus dicegah. Bahkan juga sudah melakukan penindakan hingga ke ranah hukum terhadap pelaku pelanggaran.
Apalagi menghadapi pemilu serentak 2024, pemilu yang beriirisan dan pesertanya lebih banyak dan kegiatan penyelenggaraan bersamaan seperti pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Proses sedang berjalan, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pun berjalan. Ini tugas berat kami Bawaslu sebagai lembaga pengawasa pemilu,” paparnya.
Baca Juga : Kantor Bawaslu Diserbu Ratusan Calon Panwascam
Isu Penting Berpotensi Turunkan Kualitas Pemilu
Nara Sumber sosiasasi Pengawasan Partisipatif yang juga mantan Ketua KPU Solok Selatan, Robert Cenedy mengatakan, netralitas dan profesionalitas Bawaslu sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kompetisi yang fer antar peserta pemilu penting, termasuk keterbukaan masyarakat dalam membantu mengawasi dan mencegah pelanggaran Pemilu.
“Hingga kebebasan memilih, dan
siapa yang akan dipilih. Termasuk penegakan hukum yang adil bagi peserta pemilu,” terangnya.
Dijelaskannya isu penting yang dapat menurunkan kualitas pemilu 2024.
Pertama, dilihat dari aspek kontestan peserta pemilu itu sendiri.
Pengawasan dan pencegahan ketika masyarakat atau penyelenggara mengantisipasi peserta pemuly membangun keterpilihan melalui kontek politik uang, isu sara, kedaerahan.
“Termasuk pelanggaran aturan yang ada seperti penggunaaan baliho dan spanduk tidak sesuai aturan. Curi star kampanye dan lainnya,” sebutnya.
Kedua, aspek pemilih.
Minimnya masyarakat mendapatkan informasi terkait akses pemilu. Seperri daerah sulit, TPS jauh dari lokasi rumah pemilih. Sehingga minimnya partisipatif memilih calon peserta pemilu.
Adanya intimidasi terhadap pemilih berupa ancaman dan lemilih mulai transaksional dalam memberikan hak suara.
Level peserta pemilih hanya sekedar memilih, pasrtisipasi hanya datang dan memilih. Bukan membantu mengawasi.
“Ini sering terjadi dan sudah terjadi setiap pemilu. Dan ini sudah terstruktur, makanya perlu pengawasan partisipatif,” jelasnya.
Ketiga, aspek penyelenggara.
Penyalahgunaan kekuasaan, melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan. Apalagi netraliras TNI-Polri dan ASN sangat diharapkan adanya. Menguntungkan incumbent.
Jadi arti penting pengawasan partisipatif, menjaga kualitas proses dan hasil pemilu.
“Intinya mengantisipasi semua pihak yang akan melakukan kecurangan, serta perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilu jujur adil dan demokratis,” harapnya. (adi)
