Kapolri Tegas Melarang Tilang Manual, Harus ETTLE Ini Sebabnya

Ilustrasi penilangan secara manual oleh jajaran Polantas, namun selarang sudah dilarang Kapolri dan beralih kepada penilangan secara elektronik. Foto/adi
Ilustrasi penilangan secara manual oleh jajaran Polantas, namun selarang sudah dilarang Kapolri dan beralih kepada penilangan secara elektronik. Foto/adi

 

Jakarta, kopasnews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas melarang jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri agar tidak lagi memberlakukan penilangan secara manual kepada pengendara melakukan pelanggaran lalulintas di jalan raya.

Instruksi larangan Kapolri tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Salah satu isi telegram tersebut mengatur jajaran Korlantas untuk melakukan penindakan pelanggar melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforvement (ETLE), baik statis maupun Mobile.

“Jadi, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak lagi menggunakan tilang manual. Tapi menggunakan ETLE baik statis maupun mobile diiringi dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas,” isi salah satu poin instruksi Kapolri dalam telegram tersebut di lansir dari kompas.com.

Baca Juga : Cegah Laka Lantas Dikalangan Pelajar, SMPN 14 Solsel Dijadikan Pelopor Keselamatan

Polisi lalu lintas (Polantas) juga diminta untuk memberikan pelayanan prima dalam telegram tersebut. Mereka juga perlu menerapkan 3S (senyum, sapa, dan salam) saat memberikan pelayanan mulai dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas.

Dibunyikan bahwa jajaran Korlantas juga diminta agar menghadirkan seluruh anggota Polantas di lapangan dengan melaksanakan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) khususnya di lokasi blackspot dan troublespot.

Kapolri pun menegaskan Korlantas agar melaksanakan kegiatan, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) untuk meningkatkan keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan tugas Polri di fungsi lantas,” penegasan instruksi Kapolri.

Tak hanya itu, personel Korlantas juga diminta bersikap profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Mereka diminta untuk transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang beperkara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Kapolri juga meminta jajaran Korlantas melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memecahkan masalah Kamseltibcarlantas di wilayah masing-masing.

Kemudian, Korlantas diminta melaksanakan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu terhadap anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kinerja anggota Polantas.

Jajaran Korlantas perlu menampilkan sikap anggota Polri yang sederhana dan tidak menampilkan kehidupan yang hedonisme. Personel juga diimbau mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau sedekah.

Selanjutnya, isi telegram mencatat bahwa personel diminta melaksanakan tugas pelayanan bidang lalu lintas secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan atau Pungli.

Baca Juga :40 Tilang Diterbitkan Saat Razia Patroli Termasuk Atasi Tawuran Siswa

Sigit juga meminta Korlantas menerapkan sistem reward dan punishment atau hadiah dan hukuman. Hal ini agar anggota yang berprestasi dan berinovasi diberikan reward sementara anggota yang melanggar aturan diberikan hukuman.

Lalu, Korlantas Polri juga diminta untuk menggelar Apel Arahan Pimpinan (AAP) dan Anev agar anggota memedomani standar operasional prosedure (SOP) serta tidak melakukan kegiatan yang kontra-produktif.

Selain itu, Korlantas juga diminta melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. (*)

 

error: Content is protected !!