Anggota DPRD Solsel Daliyus Sorot Buruknya Pengerjaan Proyek Jalan Provinsi

Anggota DPRD Solsel Daliyus Sorot Buruknya Pengerjaan Proyek Jalan Provinsi

Anggota DPRD Solsel Daliyus turun melakukan pengecekan pengerjaan jalan Provinsi di Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari
Anggota DPRD Solsel Daliyus turun melakukan pengecekan pengerjaan jalan Provinsi di Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari

Solsel, kopasnews.com – Pelaksanaan pengerjaan proyek jalan Provinsi ruas Lubuk Malalo-Abai Kecamatan Sangir Batang Hari oleh PT Rama Utama Mandiri disorot Anggota DPRD Solok Selatan.

“Kita melihat pengerjaan dilapangan oleh pelaksana proyek asal-asalan, begitupun pengawas dari Dinas PUPR Sumbar terkesan tidak serius melakukan pengawasan proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp3,519 miliar tersebut,” sesal Anggota DPRD Solok Selatan, Daliyus, Kamis (8/9/2022) via handphone.

Dia menyebut kalau pengawasnya bekerja dengan baik, maka proyek jalan Provinsi itu tidak akan seperti ini kondisinya. Malahan memberikan kekecewaan terhadap masyarakat Kecamatan Sangir Batang Hari.

Baca Juga : Wakil Rakyat Desak Perbaikan Jalan Provinsi Bukit Guntang dan Bukit Landu Solsel

Hasil terkini terkesan sengaja di lalai-lalaikan dan di abaikan pihak kontraktor dan pengawas dari PU Sumbar.

“Kondisi terkini pengerjaan dilapangan ditimbun dengan koral kemudian ditimbun dengan tanah. Jika musim hujan, seringa terjadi kecelakaan tunggal terutama pengendara sepeda motor,” terangnya.

“Kita sangat sesalkan pengerjaan jalan Provinsi ruas Lubuk Malako-Abai yang dengan sengaja di lalaikan,” tegas Politisi PKB itu.

Bukan saja pengerjaan jalan yang jadi sosotan Daliyus, tapi pasangan parit drainase dari dasar aspal lama sangat tinggi dipasang. Nah, jika sewaktu jalan tersebut diaspal kontraktor tersebut, maka air akan menggenangi badan jalan.

Secara tidak langsung daya tahan aspal juga tidak akan lama, ini penyebabnya pengawasan yang tidak maksimal.

“Mendapatkan dana APBD Provinsi susah, sekarang dananya ada tapi pengerjaannya asal-asalan,” terangnya.

Wakil Rakyat itu mengatakan, kebutuhan 2 KM untuk pengaspalan namun sesuai anggaran saat ini baru 200 meter pengaspalan.

Padahal terkontrak 10 Juni 2022 dengan nilai kontrak Rp3,519 miliar dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

“Saya sudah mempertanyakan kondisi buruknya pengerjaan jalan provinsi, waktunya pun sudah singkat. Tapi pelaksaan cuek dan pengawas dinas PU Sumbar juga terkesan cuek,” jelas Daliyus.

“Ketika saya tanyakan kepada Pak Budi pengawas lapangan PU Sumbar, dia menjawab kami telah menghubunginya Manager proyeknyanya tapi tidak diangkat, kami juga telah menegur Direkturnya supaya mempercepat pekerjaan. Katanya pihak pelaksana proyek sedang menyiapkan material kelas B dan A,” tuturnya.

“Seharusnya pengawasan dari DPRD Provinsi Sumbar juga penting, sehingga pengerjaan jalan Provinsi di Kecamatan pelosok di Solsel dapat terlaksana dengan baik,” harapnya. (adi)