Fokus  

Perda RIPK dan Perubahan Perda Pengelolaan BMD Rampung

IMG 20220906 WA00461662474839784
Pemkab dan DPRD Solsel foto bersama usai Paripurna di DPRD Solsel.

Golden Arm, kopasnew.com – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan teken nota kesepakatan (MoU) atas dua Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) diruang sidang DPRD Solsel, Selasa (6/9/2022) siang.

Yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Solok Selatan tahun 2022-2025 dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Kedua Ranperda tersebut telah dirampungkan pembahasannnya oleh Panitia Khusus (Pansus) dan telah disempurnakan berdasarkan beberapa catatan hasil fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat,” kata Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda saat memimpin Sidang Paripurna tersebut.

Baca Juga: Ketua DPRD Solsel Bersama Dinas Terkait Pantau Kondisi Sapi Progul Dikelola Keltan

Dia mengatakan kedua Ranperda itu juga telah disetujui Anggota DPRD Solok Selatan untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan penandatanganan nota persetujuan bersama.

“Dengan ditetapkannya sebagai Peraturan Daerah, maka Pemkab telah memiliki arah yang jelas dalam pengembangan pariwisata. Terutama masterplan kepariwisataan,” jelasnya.

Untuk pengelolaan barang milik daerah juga diharapkan menjadi lebih baik, akuntabel untuk mendukung pendapatan daerah, tambahnya didampingi Wakil DPRD Armen Syahjohan, dan Yendri Susanto.

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi menyebut, dengan ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) ini menjadi Perda, maka tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kepariwisataan Daerah.

Poin penting Perda ini mengakomodir RIPK yang bersumber dari hibah oleh pihak-pihak lainnya, seperti badan usaha dalam/luar negeri, kelompok masyarakat, masyarakat dan perorangan.

“Terkait Perda Pedoman Pengelolaan BMD, maka Pemkab telah melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga Perda dapat dijadikan pedoman dan payung hukum dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Solok Selatan,” ucap Wabup.

DPRD-Pemkab juga menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

Sebagaimana Paripurna sebelumnya (5/9), Fraksi di DPRD telah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda tersebut, dimana terdapat pertanyaan dan tanggapan yang perlu ditanggapi oleh pemerintah daerah. (adi)
.