Jalan Provinsi Memprihatinkan Begini Penjelasan DPRD Sumbar

Kondisi infrastruktur jalan provinsi di Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Solok Selatan

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menanggapi aspirasi masyarakat Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

Keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan Provinsi di daerah tersebut yang sudah memprihatinkan, lubang besar dan kecil terlihat dibadan jalan.

“Kondisi ini pemicu terjadinya kecelakaan tunggal, terutama pada malam hari ketika dihadapkan hujan turun. Lubang dibadan jalan tertutup genangan air,” kata Hendrianto masyarakat setempat, Senin (29/11/2021).

“Kami berharap Pemprov dan DPRD Sumbar perwakilan Solok Selatan memperjuangkannya. Sebab sudah sering sepeda motor slip dan terjadi kecelakaan tunggal dengan kondisi badan jalan seperti ini,” bebernya.

Dia mengatakan, dulu sudah beberapa kali ditinjau oleh Gubernur Sumbar ketika itu Irwan Prayitno, bersama DPRD Sumbar Komisi IV bidang infrastruktur bersama Pemkab Solok Selatan.

Mudahan saja sebutnya, anggaran dari perbaikan infrastruktur segera terealisasi untuk perbaikan jalan Provinsi itu.

“Mudahan saja Wakil Rakyat kami di DPRD Sumbar betul-betul menindaklanjutinya, dan memperjuangkan anggaran perbaikan jalan di daerah kami ini,” harapnya.

Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Mario Syahjohan mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan kondisi jalan Provinsi di Abai, diakuinya memang sudah memprihatinkan. Bahkan sudah diupload anggarannya di APBD Provinsi tahun 2022 sebesar Rp4 miliar untuk ruas Lubuk Malako-Abai.

Jadi masyarakat tidak perlu kawatir lagi, pihaknya akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyar di DPRD Sumbar.

“Anggarannya sudah di APBD Sumbar senilai Rp4 miliar, kegiatannya di tahun 2022,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Bidang Infrastruktur itu.

Saat ini sebut Mario, masyarakat berharap segera dilakukan perbaikan jalan yang rusak itu. Dia sebagai wakil rakyat juga berharap partisipasi masyarakat termasuk DPRD Sumbar dan Solsel dalam pengawasan.

Karena tanpa ikut campur semua pihak, baik masyarakat, Pemerintah dan DPRD maka pekerjaan tersebut bisa saja dilalai-lalaikan. Bahkan asal dibangun oleh pihak pelaksana nantinya yang nilai kegiatannya tidak lama dinikmati masyarakat.

“Pesan kami, mari sama-sama kita kawal pelaksanaan proyek ini dari nol persen hingga tuntas,” pungkasnya.

Jika kompak bersama melakukan pengawasan dilapangan, politisi Gerindra itu yakin kalau kualitas dan kuantitas hasil pembangunan akan lebih baik. (Adi)