DPRD Minta Kaji Ulang Kembali, Pemkab Solsel Akan Evaluasi di Akhir Tahun Ini

  • Adit
  • 1 September 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada DPRD Minta Kaji Ulang Kembali, Pemkab Solsel Akan Evaluasi di Akhir Tahun Ini

Foto bersama siswa SMPN 35 Solsel jelang pinang ke sekolah baru.

Disebabkan jumlah murid kurang dari 60 orang, sehingga 16 sekolah di Solok Selatan ditutup aktivitasnya sejak 16 Agustus 2021.

Dengan rincian 12 unit sekolah dasar (SD) dan empat unit SMP yakni SMP 22 Solsel, SMP 33 Solsel, SMP 34 Solsel dan SMP 35 Solsel.

DPRD Solok Selatan meminta pemerintah daerah mengkaji ulang kembali penutupan dan pemindahan siswa ke sekolah baru, sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI nomor 6 tahun 2021, tentang teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tersebut. 

“Kebijakan Pusat itu perlu dikaji ulang kembali, karena berdirinya sekolah di daerah pelosok atau terpencil ingin akses ke sekolah lebih dekat. Nah, kalau persoalan jumlah murid tidak mencapai 60 orang, tentu kita meski harus carikan solusinya,” kata Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Armen Syahjohan, Rabu (1/9/2021).

Masyarakat telah menghibahkan tanahnya dalam mendukung pendidikan, ada juga yang didapatkan melalui gotong royong.

Jadi, sangat di sayangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan tersebut. Disatu sisi kasihan masyarakat yang jauh bersekolah, sekarang sudah ada biaya jasa ojek bagi yang tidak punya kendaraan. Tentu beban ekonomi juga bagi masyarakat dalam masa pandemi dan ekonomi sulit saat ini.

“Orang tua siswa juga mengadu ke kami sebagai anggota dewan, biaya ojek anaknya ke sekolah Rp15 ribu setiap hari. Pekerjaan sulit, mereka berharap DPRD-Pemkab mempertimbangkannya kembali,” tuturnya.

Pihaknya sebut Armen, sudah sampaikan melalui rapat paripurna di DPRD Solsel namun belum digubris. Saat ini kondisinya, jika jumlah murid kurang dari 60 orang maka Pemerintah Pusat tidak akan menurunkan dana operasional sekolah.

Nah, peminat sekolah yang ditutup aktivitasnya kurang. Solusinya perlu penerapan sistem zonasi, kemudian harus dirumbukan kembali dengan masyarakat setempat. Agar kondisi saat ini tidak terjadi lagi.

“Disamping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan, sehingga bertambah peminat masyarakat bersekolah dan masyarakat menitipkan anaknya ke sekolah demi kualitas yang lebih baik,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Budparpora) Solok Selatan, Irwandi Osmaidi menyampaikam, penutupan dan pemindahan siswa ke sekolah baru bukan kebijakan Pemerintah Daerah tetapi implementasi dari Kemendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang teknis penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Berdampak pada 16 unit sekolah, dengan rincian 12 unit SD dan 4 SMP yakni SMP 22 Solsel, SMP 33 Solsel, SMP 34 Solsel dan SMP 35 Solsel.

“Kita Pemkab bisa dengan perasaan dalam dalam bentuk kasihan kepada masyarakat yang kini jauh bersekolah, kalau undang-undang memakai kacamata kuda. Daerah harus menjalankannya, jika tidak dana operasional sekolah tersebut tidak diturunkan pusat,” jelasnya. 

Saat ini kata Osmaidi, terjadi terjadi kontroversi di lapangan. Pemerintah Daerah inginkan sekolah tetap hidup atau beraktivitas, disisi lain tidak semua masyarakat sekitar sekolah yang mau menyekolahkan anaknya disana. 

Sehingga murid kurang dari 60 orang berdasarkan Kemendikbud, harus ditutup. Jika tidak ditutup dana operasionalnya dari mana untuk kegiatan sekolah.

“Kepada masyarakat Solsel kami sampaikan tidak ada asumsi politik dan juga bukan kebijakan pemerintah daerah. Tetapi pelaksanaan kebijakan pusat, sebab sudah ada Peraturan Pemerintah sebelumnya diterbitkan terkait penutupan ini,” terangnya.

Akhir Tahun Dievaluasi 

Menurut Kadisdikbud Solsel itu, di Desember 2021 sebutnya sekolah yang ditutup dan siswa yang sudah pindah ke sekolah baru akan di evaluasi kembali. 

Pemkab Solok Selatan katanya akan mebuat kebijakan, disamping adanya kesepakatan niniak mamak, tokoh, dan  masyarakat terkait kelanjutan nasib ke 16 sekolah tersebut.

Tidak hanya dinas pendidikan saja sebagai pengawasan, akan tetapi forumnya sudah ada, karena masyarakat menanamkan wakilnya di DPRD per dapil.

“Akhir tahun ini kita akan evaluasi ke 16 sekolah ini, ditutup atau dibuka kembali. Tergantung pada kebijakan dan kesepakatan dengan para tokoh, niniek mamak dan masyarakat,” terangnya. (Adi) 

error: Content is protected !!