Di Agam, Antisipasi dan Penanganan Covid-19 Masih Prioritas APBD-P 2021

  • Adit
  • 23 Agustus 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada Di Agam, Antisipasi dan Penanganan Covid-19 Masih Prioritas APBD-P 2021

Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri Dt Parpatiah saat menyampaikan nota penjelasan Bupati Agam, tentang rancangan KUPA-PPAS APBD 2021 di aula DPRD Agam, Senin (23/8).

Agam, Kopasnews — Pemerintah Kabupaten Agam merencanakan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2021 sebesar Rp1,4 triliun lebih. Nominal ini turun 1,28 persen atau Rp 18,4 miliar lebih dari target awal pada APBD 2021.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri Dt Parpatiah saat menyampaikan nota penjelasan Bupati Agam, tentang rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2021, di Aula DPRD Agam, Senin (23/8). Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Agam, Novi Irwan didampingi Wakil Ketua Irfan Amran.

Wabup Irwan Fikri menyebut, pendapatan daerah itu terdiri dari beberapa sumber. Diantaranya, PAD diproyeksi sesuai target sebesar Rp 110,5 miliar lebih. Kemudian pendapatan transfer berkurang sebesar Rp 18,4 miliar lebih atau sekitar 1,48 persen dari target semula, yang terdiri dari pengurangan DAU Rp 24,6 miliar lebih dan DAK Rp789 juta lebih.

“Namun juga terjadi penambahan dari Bantuan Keuangan Khusus dari provinsi sebesar Rp 7 miliar lebih. Sedangkan untuk pendapatan daerah yang sah, diprediksi tetap yaitu sebesar Rp 74,7 miliar lebih,” sebutnya.

Di samping pendapatan, pada perubahan APBD 2021 belanja daerah diutarakan bertambah sebesar Rp 6,6 miliar lebih atau 0,44 persen dari APBD awal, menjadi Rp 1,5 triliun lebih.

Ditekankan, arah kebijakan belanja ini pada prinsipnya adalah memastikan bahwa belanja wajib dan mengikat, serta program prioritas yang telah direncanakan dapat terdukung dengan kemampuan keuangan daerah.

“Bahkan tidak menambah anggaran untuk kegiatan baru kecuali penanganan Covid-19, penunjang penyelamatan Danau Maninjau dan meminimalisir belanja operasional serta serimonial tidak strategis yang tidak miliki nilai tambah,” katanya.

Wabup menambahkan, dari gambaran komposisi anggaran pada perubahan KUA-PPAS APBD 2021, mengalami defisit sangat besar mencapai Rp 68,9 miliar lebih, belum lagi untuk penanganan Covid-19.

“Kondisi ini perlu pembahasan detail sampai komposisi perubahan APBD 2021 jadi berimbang. Jika ini tidak tercapai, maka berpotensi kas daerah tidak cukup membayar tagihan pada akhir tahun ini,” jelasnya.

Menurutnya, rancangan KUPA-PPAS APBD 2021 sendiri perlu disusun untuk mengakomodir, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Kemudian, didasarkan atas beberapa hal, diantaranya, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya. Semisal penyesuaian pendapatan daerah, penyesuaian terhadap belanja daerah berdasarkan hasil evaluasi semester pertama pelaksanaan anggaran.

“Lalu, perlu efisiensi pada beberapa kegiatan menyikapi kebijakan refocusing dan realokasi kegiatan, yang telah dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dalam rangka pendanaan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19,” tukasnya.(md)

error: Content is protected !!