Sharing Session Ombudsman RI, Para Pakar Bantu Pemerintah Tangani Wabah

  • Adit
  • 19 Agustus 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada Sharing Session Ombudsman RI, Para Pakar Bantu Pemerintah Tangani Wabah

Wakil Bupati Agam yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19, Irwan Fikri Dt. Parpatiah beserta jajaran mengikuti seminar bertajuk sharing session yang difasilitasi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Kamis (19/8).

Agam, Kopasnews — Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti seminar virtual Pengendalian Pandemi Covid-19 bersama Ombudsman RI di Ruang Rapat Bupati Agam, Kamis (19/8). Seminar bertajuk sharing session yang difasilitasi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar itu diikuti Wakil Bupati Agam yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19, Irwan Fikri Dt. Parpatiah.

Turut mendampingi Asisten II, Yosefriawan, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hendri Rusdian, Kepala Dinas Sosial, Rahmi Artati, Kepala Satpol PP-Damkar, Kurniawan Syahputra dan Kepala Pelaksana BPBD Agam, M. Luthfi.

Selain Pemkab Agam, seminar virtual Ombudsman RI juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dan sejumlah bupati/wali kota serta Satgas Penanganan Covid-19 se-Sumbar.

Seminar virtual dibuka secara resmi oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Disampaikannya, seminar pengendalian pandemi Covid-19 bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di tengah gempuran Covid-19.

“Pada seminar kali ini kita menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten, semoga hasilnya nanti dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani Covid-19,” ujarnya.

Seminar yang dipandu Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman itu, beberapa narasumber membagikan sejumlah pandangan sebagai upaya pengendalian Covid-19.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyampaikan materi pengawasan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, dampak pandemi bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi mempengaruhi banyak aspek kehidupan.

“Banyak hal yang kami lihat seperti pelayanan publik pemerintah ternyata juga mengalami banyak kendala. Terutama pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti biaya tes yang mahal, strategi tracing virus sangat lemah di daerah, mobilitas warga, kelangkaan obat dan capaian vaksinasi Covid-19,” terangnya.

Selanjutnya Alamsyah Saragih yang menyampaikan urgensi perubahan strategi penanganan Covid-19 di daerah. Menurutnya, sejumlah strategi pengendalian Covid-19 perlu dilakukan perubahan mengingat makin masifnya penularan Covid-19, dan banyaknya kasus kematian.

Kemudian dr. Andani Eka Putra juga turut berbagi pandangan pengendalian Covid-19. dr. Andani menyampaikan kondisi terkini Covid-19 di Sumbar. Menurutnya, apa yang terjadi di Sumbar lebih kepada proses alamiah.

“Terus terang ini kondisi alamiah, karena minggu-minggu ini sejak tiga minggu terakhir positivity rate membaik. Dua minggu ke depan diprediksi di bawah 20 persen. Secara statistik sangat bagus,” bebernya.

Namun kenapa kasus bisa meningkat ulasnya lagi, pertama munculnya varian baru Delta, dimana pada Juli sudah 93 persen. Dirinya memprediksi pada Agustus varian Delta bisa 100 persen.

Kedua, perilaku masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19, seperti di rumah makan, tempat wisata dan pasar. Ketiga, tracing yang tidak maksimal. Menurutnya tracing tidak berjalan dengan baik di Sumbar, kecuali di Kota Padang.

“Testing paling banyak di Padang atau sebagian besarnya. Sehingga barometernya di padang, kalau padang membaik maka di daerah akan baik,” terangnya.

Keempat soal isolasi. Dikatakan tidak banyak tempat isolasi yang disediakan, baik isolasi desa/nagari atau isolasi terpadu. Sebagian besar masyarakat menjalani isolasi mandiri.

“Pertanyaannya ini tugas siapa, ini tanggung jawab siapa, menurut saya pemda harus proaktif, mulailah penangani pandemi Covid-19 ini dari hulu,” ucapnya.

Kemudian Defriman Djafri, seorang ahli epidemiologi Indonesia dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas juga turut menyampaikan sejumlah pandangan.

Menurutnya, ketika tracing dan testing sudah baik namun tidak dibarengi dengan isolasi yang benar maka pandemi ini juga tidak bisa terkendali. Untuk itu dibutuhkan keseriusan, kerjasama dan empati kepala daerah.

Selanjutnya informasi yang tidak benar juga harus dikendalikan. Menurutnya informasi tidak benar soal Covid-19 membuat masyarakat tidak percaya, bahkan bisa berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Kemudian tidak ada ruang bagi tokoh agama dan adat untuk membicarakan ini. Seharusnya ini perlu untuk memperkuat kembali upaya penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kita juga tidak tahu bagaimana varian Covid-19 kedepan yang mungkin lebih mengancam. Sehingga pemerintah perlu menyiapkan pemahaman masyarakat untuk menghadapinya.

Sesi selanjutnya, Pemkab Agam mendengarkan sharing session penaganan Covid-19 dari beberapa kabupaten/kota di Sumbar yang dipilih secara acak, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Padang Panjang dan lainnya.(md)

error: Content is protected !!