Komisi VIII DPR RI Sosialisasikan Perlindungan RUU PKS

  • Adit
  • 26 Juli 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada Komisi VIII DPR RI Sosialisasikan Perlindungan RUU PKS

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disosialisasikan di Solok Selatan, butuh dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh pihak dalam melindungi perempuan, anak dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kebijakan dalam pemenuhan hak anak dan perempuan penting, mengingat angka kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat selama pandemi Covid-19, di Indonesia” ungkap Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, Senin (26/7/2021) di Hotel Pesona Alam Sangir.

RUU PKS ini katanya, sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2021 dan diusulkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Mentri PPPA) di tahun 2012 lalu.

Isinya mencakup pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.

Berdasarkan data Komnas Perempuan selama tahun 2020, sebanyak 4.849 orang anak dan perempuan mengalami kekerasan seksual. Bahkan kasus kekerasan seksual selama pandemi Covid-19 tidak juga surut, bahkan cenderung meningkat.

“Sebab itu RUU PKS mendesak untuk disahkan, akan tetapi masih ada banyak pihak-pihak yang menentang hadirnya RUU PKS yang di usulkan oleh Mentri PPPA ke DPR RI,” ucap Lisda didampingi Ketua DPD Nasdem Solsel Mursiwal.

Melalui sosialisasi ke wali nagari dan perempuan di Solsel, sebagai bentuk pemahaman masyarakat yang baik tentang konsep-konsep kekerasan seksual. Agar RUU PKS ini tidak dianggap negatif dan masyarakat mengetahui tentang keunggulan dan manfaat dari disahkan DPR Nantinya. 

Disampaikan Lisda, klasifikasi RUU PKS mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

“Pro kontra di DPR, terkait judul kekerasan. Juga ada bilang perlindungan hanya untuk perempuan saja, tetapi perlindungan bagi laki-laki yang mengalami kekerasan,” bebernya. 

Sementara, Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Solsel cukup tinggi. RUU PKS, juga  berpengaruh terhadap kondisi anak. Mulai dari kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, serta kekerasan lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak.

“Kita mendukung RUU PKS ini disahkan, mengingat pencegahan, pendampingan dan pasca kejadian kasus yang jadi perhatian DPR RI. Apalagi kasus kekerasan meningkat di pusat hingga ke daerah,” harapnya Didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PPA) Solsel Lora Ayahanda Putri. Adi

error: Content is protected !!