Kabid Pengelolaan Pendapatan BPKD Solsel Alvian

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai menerapkan aplikasi elektronik dalam pemungutan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hal ini untuk meningkatan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PBB dan pajak jenis lainnya.

Tujuannya dalam menghindari berbagai kebocoran keuangan daerah disisi PAD, maka melalui inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Solsel pemakaian aplaikasi alat e-retribusi teknologi informasi akurat dan transparan.

“Aplikasi elektronik ini dalam menghindari terjadinya kebocoran keuangan seperti disampaikan Bupati Solok Selatan sebelumnya. Justru itu, BPKD ambil langkah secara elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akurasi pemungutan segala jenis retribusi dan pajak diberbagai intansi di Pemkab Solsel,” kata Kepala BPKD Solok Selatan Irwanesa melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan, Alvian, Rabu (7/7/2021).

Nah, melalui aplikasi ini kebocoran kemungkinan akan sulit terjadi. Sebab pelaporan dilakukan sudah tersistem lelalui jaringan, siapa, intansi mana dan jumlah retribusi dan pajak itu akan terlihat kewat elektronik. Justru itu, E-retribusi sebagai bentuk jangka panjang dalam peningkatan progres lebih besar untuk pemasukan daerah yang lebih transparan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Solok Selatan.

Bahkan sebut Alvian, uji petik sudah dilakukan oleh Bupati Khairunas di Pasar Padang Aro dan Pasar Muaralabuh. Jadi rencana sebelumnya pasar akan dikelola oleh pihak ketiga, namun dengan diluncurkan aplikasi ini. Maka Pengelolaan tetap diserahkan ke Pemkab dan akan ditunjuk orang berkompeten disisi pengelolaan retribusi elektronik.

“Penggunaan aplikasi elektronik ini dalam rangka memberikan progres 100 hari kerja, sesuai misi ke 3 Bupati dan Wabup Solsel yaitu tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya.

Dampak yang akan dicapai daerah, dalam mengobtimalkan pendapatan daerah disisi pelayanan publik dan disisi retribusi. Termasuk pajak galian c yang diminta kepala daerah membetuk tim inspeksi potensi galian c di perusahaan. Setelah dipantau, ada sisi pemanfaatan ada potensi bisa digali maksimal dalam mengidentifikasi mineral bukan logan di perusahaan.

Pihak BPKD lanjut Alvian, akan dikoordinir Kasat Pol PP, terutama dalam memaksimalkan mendapatkan daerah. Seperti hubungan KIR, IMB, CSR, dan unsur retribusi dan pajak jenis lainnya.

“Optimalisasi 100 hari kerja sebagai bentuk inovasi kita dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani,” bebernya. Adi