Siap-Siap gaji kepala jorong bakal ditangguhkan di bulan Oktober 2021, jika capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak tercapai 85 persen dimasing-masing kejorongan di dua Kenagarian di Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

Seperti di Nagari Alam Pauh Duo dan Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama Wali Nagari dan Kepala Jorong.

“Jika di Oktober 2021 target realisasi PBB-P2 tidak tercapai 85 persen, gaji kepala jorong bersangkutan akan ditangguhkan. Ini sudah komitmen kami bersama Kepala Jorong secara tertulis,” kata Wali Nagari Alam Pauh Duo, Zainal Abidin, Sabtu (3/7/2021) di Puncak Pekonina.

Selain itu, jika ditemukan permasalahan yang terjadi terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) elektronik, yang bermasalah, diminta Kepala Jorong membuat rekap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan.

Agar ada sinkronisasi capaian realisasi PBB elektronik dengan data e-SPPT yang memiliki kendala atau permasalahan.

“Kepala Jorong atau kolektor yang melakukan pemungutan PBB ke lapangan, harus membuat berita acara terkait komplem masyarakat jika terjadi kesalahan di SPPT,” tuturnya.

Kepala Jorong atau petugas penuntut SPPT PBB-P2,  dibekali blanko untuk merekap SPPT bermasalah tersebut. Sebagai bentuk persiapan Nagari dalam pencapaian realisasi Pajak di akhir tahun 2021.

Dan bagi e-SPPT sudah beralih nama kepemilikan tanah dan bangunan, maka jorong yang bekerja dilapangan harus meminta foto Kartu Keluarga (KK), foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat jual beli tanah.

Untuk jorong Simancung, Karang Hitam dan Kampung Baru harus mencapai 100 persen.
“Tiga jorong ini kami sesuai komitmen jorong kalau bisa terealisasi 100 persen,” harapnya. Adi