Menurut Mahkamah Agung Inilah Menjadi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PN Solsel

  • Adit
  • 13 Juni 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada Menurut Mahkamah Agung Inilah Menjadi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PN Solsel

Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (MA) Irwansyah mengkonfirmasi, kegiatan fisik pembangunan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Solok Selatan, Sumatera Barat menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

Dia menjelaskan, saat ini  masih dalam tahap pengusulan proses penetapan Keputusan Presiden (Kepres) untuk rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan PN Solsel di kawasan Blok Nol, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya, Kecamatan Sangir.

“Untuk calon lokasi kita sudah dua kali meninjaunya, selanjutnya untuk fisik kita juga menunggu Kepres diterbitkan,” ungkap Irwansyah, Sabtu (12/6/2021).

Di Kabupaten Solok Selatan sendiri sebutnya sudah berdiri instansi vertikal lainnya, seperti Kantor Polres, Kejaksaan Negeri (Kajari), Pengadilan Agama, dan lainnya.

Dengan kondisi perkara banyak dan proses persidangan harus dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Koto baru, Solok, dengan jarak sangat jauh. 

Tentu saja usulan pembangunan Kantor PN Solsel yang diajukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung.

“Solsel masih wilayah yusdisinya PN Koto baru, Solok dengan kondisi Perkara yang banyak dan jarak sidang sangat jauh. Ini pertimbangan MA atas usulan Pemkab dan PN Koto baru,” terangnya.

Sebelum PN dibangun lanjut Irwansyah, PN Solok siapkan Zitting Plate atau permintaan data tempat sidang diluar gedung pengadilan induk yang beralokasi di Gedung Nasional Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Solok Selatan.

Zitting Plats ini sebagai bentuk penyediaan Balai Sidang Sementara (BSS) untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan penghematan biaya. AR

error: Content is protected !!