Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melarang pihak sekolah melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dalam penerimaan calon siswa baru, baik ditingkat Sekolah Dasar (SD) maupun SMP. 

“Tidak dibenarkan pihak sekolah melakukan pemungutan biaya seragam maupun biaya pendaftaran di tahun ajaran baru 2021/2022. Jika Ini dilakukan, artinya pungli dan akan di proses,” tegas Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solok Selatan, Irwandi Osmaidi, Sabtu (12/6/2021).

Sebab ditahun ajaran baru ini, katanya, Pemkab Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk seragam gratis bagi siswa, terutama untuk SD dan SMP.

Tahun ini lebih dari Rp1 miliar dialokasikan untuk pengadaan seragam sekolah. Nah, yang akan diserahkan ke siswa baru empat stel, seragam merah putih plus seragam pramuka bagi siswa SD dan seragam putih buru plus seragam pramuka untuk SMP.

“Jadi, baru empat stel yang mampu kita alokasikan dengan APBD Solsel. Nah, seragam olahraga dan seragam muslim belum,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sekolah boleh melakukan pengadaan seragam olahraga dan harus ada persetujuan bersama wali murid. Jika hanya berupa keputusan pihak sekolah saja, ini tidak dibenarkan.

Besaran anggaran harus sesuai dengan nilai harga pakaian, dan tidak boleh melebihi yang dapat memberatkan orang tua murid.
“Tahun besok, seluruhnya akan ditanggung APBD Solsel,” terangnya.

Nah, jika ada penambahan anggaran di tahun 2021 ini, maka seragam olahraga akan menyusul. Namun bila ketersediaan anggaran tidak memadai, seragam olahraga dan seragam muslim dilakukan pengadaan tahun depan.

Seragam SD dan SMP tersebut wajib dibuat di Solok Selatan dengan memanfaatkan tenaga ahli yang ada di Solsel, sehingga dana bergulir di Solsel

Saat ini sebut Ormaidi, dalam proses pengadaan, satu siswa akan diserahkan 2 stel seragam. 
“Kita tekankan lagi, biaya masuk sekolah atau biaya pendaftaran tidak dibenarkan. Ini masuk status pungutan liar dan melanggar aturan,” terangnya. Adi