Ilustrasi.
Masyarakat tidak perlu kawatir atau jangan takut melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sebab melalui Peraturan Bupati (Perbup) PADUSI segera disediakan layanan secara online. 

Hal ini dalam menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan dengan cepat, baik berupa ancaman, kekerasan, dan tindakan melanggar hukum dilakukan keluarga, tetangga dan masyarakat terhadap ibu dan anak.

“Identitas pelapor akan dirahasiakan dan pelaporan kasus kekerasan ini langsung cepat diterima dan ditindaklanjuti kelapangan. Ini manfaat sistem Perbup PADUSI yang akan diterapkan secara online di Daerah ini,” kata Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi usai melonching Perbup Padusi bersama Forkopinda, Rabu (9/6/2021).

Jika ditemukan kasus ini, segera melaporkan melalui Websiste Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA) Solok Selatan nantinya yang menyediakan.

Kenapa masyarakat atau korban tidak mau melaporkan peristiwa kekerasan ?, karena selama ini pelaporan dilakukan secara manual dan langsung datang ke Kantor Kepolisian terdekat, dan identitas pelapor mudah diketahui oleh terlapor atau keluarga pelapor dan pihak lainnya.

“Sekarang jangan takut lagi, cukup isi form yang ada diwebsite Dinas P2KBPP&PA di tahun 2021. Ini dalam mempermudah pelayanan melalui digitalisasi secara online, dibuka jalur pengaduan dan terjamin kerahasiaan pelapor,” papar Wabup

Pemkab mempersiapkan produk hukum, regulasi pelayanan dan program inovasi berdasarkan Perbup nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

“Kita juga akan resmikan pusat data untuk informasi PADUSI, sebagai kegiatan inovasi yang bernuasa digital yang bisa di akses oleh masyarakat umum melalui situs resmi DP2KB,PP&PA,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA) Solok Selatan, Lora Ayahanda Putri menegaskan, sekarang masyarakat Solok Selatan bisa laporkan ke website Dinas P2KB,PP&PA, jika melihat atàu mengalami peristiwa kekerasan. Melalui produk Perbup PADUSI ini maka Kantor Dinas bisa diakui masyarakat sebagai bentuk perlindungan, penanganan kasus dan pendamping secara cepat ketika terjadi peristiwa kekerasa. Adi

error: Content is protected !!