Bupati Tidak Main-Main Soal Aset dan OPD Wajib Bertanggungjawab

  • Adit
  • 3 Juni 2021
  • Komentar Dinonaktifkan pada Bupati Tidak Main-Main Soal Aset dan OPD Wajib Bertanggungjawab

Bupati Solsel Khairunas menegaskan aset kendaraan wajib cek fisik sekali tiga bulan

Padang Aro, Kopasnews.com — Bupati Solok Selatan, Khairunas menegaskan, kegiatan cek fisik kendaraan dilingkup Pemkab Solok Selatan harus rutin dilaksanakan sekali tiga bulan.


Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bertanggungjawab dalam memelihara aset yang telah dipercayakan pemakaiannya di tiap instansi kedinasan, dengan menjaga dan merawat kendaraan bermotor tersebut dengan baik.


“Cek fisik wajib dilaksanakan sekali tiga bulan, ini tugas bidang aset dan Kepala OPD bertanggung jawab atas kendaraan yang dipakai stafnya,” tegas Bupati Khairunas, saat melakukan pengecekan kendaraan dinas di halaman Kantor Bupati, Kamis (3/6/2021).

Dia meminta agar bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) betul-betul mendata dan mengecek secara fisik seluruh aset Pemda khususnya kendaraan bermotor.

“Kelengkapan surat-surat kendaraan, penanggungjawab kendaraan, kondisi kelaikan kendaraan, dan lainnya, agar didata dan dilaporkan secara tertulis,” jelasnya.

Bupati yang didampingi Asisten Administrasi Umum Amdani dan Asisten Perekonomian Putra Nusa, saat peninjauannya terhadap cek fisik kendaraan pada sekretariat daerah, Bupati menerima laporan bahwasannya terdapat 6 unit kendaraan bermotor yang ditarik oleh bidang aset dikarenakan beberapa alasan. Termasuk belum lengkapnya jumlah kendaraan yang hadir pada cek fisik tersebut.
“Untuk yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak memiliki dokumen lengkap, kita minta bidang aset dan asisten terkait ambil tindakan tegas,” pungkasnya.

“Dan bagi kendaraan yang tidak datang hari ini, besok pagi wajib hadir untuk cek fisik. Saya akan pantau langsung,” terang Bupati.

Sementara itu, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Masdera Riko, mengatakan bahwa pengecekan fisik kendaraan bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan aset yang akuntabel dalam rangka pembuktian aset daerah sekaligus pemutahiran data aset daerah yang tersebar di seluruh instansi.

“Cek fisik dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara plat nomor, nomor mesin, dan kerangka mesin, dengan dokumen kendaraan masing-masing,” tuturnya.

Pengecekan tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Termasuk indentifikasi kondisi kelaikan kendaraan.

Pada cek fisik di sekretariat daerah sebutnya, terdapat 6 unit kendaraan roda dua yang ditarik sementara oleh BPKD karena beberapa alasan.

“Penarikan disebabkan karena penanggungjawab atau penggunanya bukan kasubag atau pejabat eselon, serta tidak memiliki dokumen kendaraan,” ucapnya.
Selanjutnya dari 41 mobil di sekretariat daerah, diakuinya masih terdapat 8 unit mobil lagi yang belum mengikuti cek fisik.


“Delapan unit mobil tersebut saat ini sedang digunakan untuk keperluan dinas pimpinan dan juga kegiatan bagian. Dan sesuai instruksi pak bupati, besok pagi kita akan cek kembali,” ujarnya.
Sesuai jadwal, Riko menjelaskan bahwa cek fisik dilakukan selama 6 hari kerja, dimulai pada 31 Mei hingga 8 Juni 2021 mendatang bertempat di kantor masing-masing. Sesuai dengan data pada aset, sebanyak 219 unit Mobil, 618 unit sepeda motor roda 2, serta 46 unit Viar ( roda 3) akan mengikuti cek fisik ini. Adi

error: Content is protected !!