Bupati Solsel tinjau kondisi pelaksanaan faksi ASN Pemkab solsel
Bupati Solok Selatan Khairunas menyebutkan, soal larangan takbiran keliling dan sholat Idul Fitri mengacu pada kondisi perkembangan wabah pandemi covid-19.
Hingga kini belum ada penegasan soal itu, sebab masalah perkembangan covid-19 di Solok Selatan cenderung berubah-rubah, seandainya zona merah maka akan dihentikan kegiatan takbiran yang memicu keramaian termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 hijriyah nantinya.
“Berkaitan dengan larangan takbiran keliling dan sholat Idul Fitri, kita berpatokan kepada perkembangan kondisi wabah pandemi covid-19. Sebab pandemi ini cenderung berubah-rubah atau naik turun kasus tersebut setiap bulan atau setiap minggunya,” ungkap Bupati Solok Selatan Khairunas usai meninjau pelaksanaan vaksinasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kantor Bupati Solsel, Senin (3/5/2021).
Dijelaskannya, Pemkab Solsel melalui dinas terkait bagaimana bisa mengurangi angka covid baru yang bisa dibawa dari luar daerah, justru itu Pemkab bersinergi dengan sektor Forfopinda yang telah membuat pos gabungan di tiga titik.
Mulai dari pos penyekatan perbatasan Sumbar-Jambi, dan pos penyekatan antar Kabupaten. Hal ini untuk pencegahan masuknya master baru usai lebaran Idul Fitri.
“Upaya Pemerintah Pusat larang mudik kita dukung dengan pendirian pos penyekatan, ini cara pencegahan master baru covid-19 usai Idul Fitri,” ulasnya.
Usai lebaran nanti sebutnya, Pemkab bakal melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, seluruh pegawai di internal diperintahkan dari Kecamatan dan Nagari, melakukan faksin hari ini untuk peningkatan imun tubuh. Mudahan saja dapat mengurangi dan mencegah wabah pandemi di Solsel.
“Insyaallah, setelah lebaran kita lakukan sosialiasi vaksin ke masyarakat,” paparnya.
Nah, jelang lebaran dilihat kondisinya dan mari awasi sama-sama, apa yang akan terjadi penyelamatan kesehatan di Solsel.
Disamping itu, ASN dan pejabat dilarang mudik lebaran, kecuali ada yang sakit atau keluarga yang kemalangan.
“Bagi yang melanggar diserahkan ke Sekdakab sebagai Bupati pegawai, dan akan disanksi sesuai kesalahan dan diserahkan ke bidang kepegawaian,” tegasnya. Adi
