Wamen LHK RI Alue Dohong siap membantu kendala jalan tembus Solsel-Dharmasraya. foto:adi
Solsel, kopasnews.com – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) RI, Alue Dohong menyebut, segera menindaklanjuti kendala Pemkab Solok Selatan terkait jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya menuju exit tol Sumatera yang masuk pada zona kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).
Ststus HPK ini menurut Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) masuk HPK, Wamen berjanji segera membantu masalah tersebut agar proyek tersebut tidak terhenti yang anggarannya sudah tersedia tahun ini.
“Ya, seperti penyampaian Bupati Solok Selatan ada sepanjang 10 KM jalan tembus Solsel-Dharmasraya yang masuk zona HPK. Ini segera kita tindaklanjuti, sehingga jalan tembus exit tol Sumatera ini dapat dibangun sesuai rencana Pemerintah Daerah dan Provinsi Sumatera Barat,” ungkap Wamen LHK RI Alue Dohong, Kamis (25/8/2022) kepada wartawan saat kunjungannya di PT Supreme Energy Muaro Laboh (SEML).
Belasan Miliar Anggaran Fisik Jalan Tembus Solsel-Dharmasraya Ditender
Menurut Alue, jalan tembus tersebut akan dapat membantu akses kelancaran pengangkutan peralatan yang dibutuhan PT SEML yang akan akan melaksanakan tahap II eksplorasi pengeboran sumur panas Bumi.
Termasu berkoordinasi dengan lintas sektor Kementerian, sepanjang 20 KM jalur nasional di Kabupaten Solok menuju Solok Selatan yang perlu ditangani. Agar tidak memicu kemacetan panjang disaat alat berat untuk proyek tahap II Suprem tidak mengganggu kelancaran akses jalan nasionak yang sempit.
“Pemerintah terhadap program strategis nasional, akan berupaya menyikapi keluhan dan kendala yang dihadapi Pemkab Solsel. Termasuk akses Solok-Solsel yang sempit dan rusak,” ujarnya.
Sementara Bupati Solok Selatan Khairunas berharap Wamen LHK RI Alue Dohong dapat membantu masalah peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasrsya via Sungai Rumbai-Sungai Sungkai.
Dari Solsel menuju exit tol Sumatera hanya berjarak sepanjang 35 KM, 10 KM diantaranya masuk kawawan hutan HPK yang perlu penurunan statusnya. Dari 10 KM ini, sudah dibuka masyarakat sepanjang 15 meter.
“Jadi demi kelancaran pembangunan, kita butuh dukungan Kementerian LHK RI. Kita juga sudah berikan proposal kepada Pak Wamen hari ini dalam kunjungannya ke PT Suprem,” papar Bupati.
Untuk memperpendek akses ke Jambi sebagai jalur ekonomi dan pariwisata, Pemprov Sumbar melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah menganggarkan di APBD Provinsi senilai Rp11,5 miliar dan telah di tender.
“Mudahan pak Wamen dapat membantu kami mengkoordinasikan di nasional,” harapnya.
“Termasuk 20 KM ruas jalan nasional di Kabupaten Solok, jika kegiatan ekplorasi tahap II proyek pengeboran suprem berjalan. Maka akses nasional akan macet dengan kondisi jalan sempit, trailer pengangkutan peralatan suprem akan melintasi kawan. Mudahan apa harapan kita dikabulkan Pak Wamen, kita juga akan meninjau ke Kementerian terkait,” jelasnya. (adi)
