Gubernur Usulkan Pembangunan Fly Over Pada Perlintasan Kereta Api

Ilustrasi perlintasan kereta api. Dok.Istimewa
Ilustrasi perlintasan kereta api. Dok.Istimewa

Kopasnews.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengusulkan pembangunan jalan layang di atas perlintasan kereta api Kasang, Kabupaten Padang Pariaman kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat peninjauan lokasi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Pembangunan jalan layang atau fly over merupakan respon atas gangguan arus lalu lintas yang kerap terjadi di perlintasan kereta api Kasang, Kecamatan Batang Anai. Terlebih saat akhir pekan dan masa libur, hal ini sudah kita sampaikan kepada Pak Menteri PUPR,” ujar Mahyeldi, Senin (11/3) di Pesisir Selatan.

Pembangunan fly over di atas perlintasan kereta api menuju bandara. Status jalannya adalah jalan nasional. Terkait dengan pembebasan lahan. Mahyeldi mengaku, sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga diyakini tidak akan ada lagi kendala.

“Untuk pembebasan lahan di kiri kanannya, kita sudah mulai lakukan sosialisasi kepada warga,” tuturnya.

Mahyeldi menambahkan, sebelumnya usulan tersebut telah dibahas secara komprehensif dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), hingga akhirnya dokumen perencanaannya berhasil disiapkan. “Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara PT. KAI,  BPJN Sumbar dan Pemprov Sumbar,” tuturnya.

Baca Juga : Proyek Nasional Segera Dinikmati Masyarakat Untuk Jalan Tembus Solsel-Dharmasraya

Menanggapi usulan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespon positif. Lalu berjanji untuk membahasnya secara internal.

“Ok Pak Gubernur, nanti akan coba kita tindak lanjuti dengan internal,” ujar Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan proses selanjutnya akan dilaksanakan setelah hasil evaluasi dari Kementerian PUPR keluar.

“Saat ini, dokumen perencanaan kita sedang dalam tahap evaluasi di Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Tentu butuh dukungan masyarakat, sebab telah mendapatkan persetujuan dan segera akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat,” terangnya. (*)