Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tuanku Kerajaan Sutan Riska saat memberikan sambutan di Rakernas. Istimewa
Bogor, kopasnews.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) usulkan penundaan penghapudan honorer kepada Pemerintah Pusat.
Dengan alasan masih terbatasnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjakankan birokrasi, dan masih mengharapkan tenaga honorer.
Apkasi sendiri mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota/Kabupaten se Indonesia, terkait rencana pusat untuk menghapuskan honorer di tahun 2023.
“Agar tidak menjadi permasalahan bagi Kabupaten/Kota se Indonesia. Kita segera mengusulkan ke MenPAN dan Presiden agar penghapusan honorer ditunda,” kata Ketua Apkasi Indonesia, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apkasi di Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022)
Guru Honorer Miliki Tiga Kali Kesempatan Seleksi Program PPPK
Bupati Dharmasraya itu menapik kekhawatiran akan menimbulkan permasalahan dalam menjalankan roda pemeritahan, hal ini menjadi keluhan Bupati dan wali Kota setiap Apkasi turun kelapangan.
Luar Biasa ! 93 Medali Nasional Direbut Siswa MTsN 2 Solok Selatan
Sebab belum semua daerah betul-betul siap melaksanakannya rencana penghapusan honorer. Jika kebijakan ini dilaksanakan tanpa pertimbangan komprehensif, dapat berdampak kontraproduktif dengan semangat daerah yang saat ini sedang giat-giatnya membangun.
Menurutnya dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas ASN di daerah,
“Tenaga honorer dapat menjadi andalan dalam menjalankan aktivitas birokrasi, serta membantu melahirkan inovasi-inovasi pelananan publik dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya. (*/rls)
