Solsel, kopasnews.com – Ketua Bawaslu Solok Selatan Muhammad Ansyar menjelaskan, tahapan pemilu sudah dilaksanakan. Bahkan KPU telah menetapkan 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya saat launching posko kawal hak pilih siaga pengawasan secara online.
Dia menyebut sejak dimulainya tahapan pemilu hingga sekarang, Bawaslu terus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tugas penyelenggara.
“Apalagi hari ini KPU melakukan proses pencoklikan ke lapangan, jika masyarakat ada yang tidak terdaftar maka segera melaporkan ke Bawaslu atau Panwascam,” ujar M.Ansyar, Selasa (14/2/2023) Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solsel.
Untuk jumlah kursi di DPRD Solok Selatan katanya masih tetap 25 kursi dari daerah pemilihan (dapil) 1 Sangir, 2 Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh. Serta dapil 3 Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo.
Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 01 tugas bawaslu dimulai dari pencegahan, memproses dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu.
“Bawaslu juga diberikan kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat peserta pemilu disamping pengawasan pemilu,” terangnya.
Baca Juga : Ini Tuntutan Bagi Panwascam Menghadapi Pemilu Serentak 2024
Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dibantu Pengawasan Kelurahan Desa (PKD), secara jumlah proses pengawasan masih sangat kurang.
“Sebab itu partisipatif masyarakat sangat diharapkan dalam pengawasan Pemilu 2024,” terangnya.
Sebab itu ia mengundang sejumlah unsur hari ini, termasuk partai politik, organisasi masyarakat dan lainnya, demi melanjutkan tren Pemilu aman dan lancar menuju pemilu damai dan berintegritas di Solok Selatan.
“Satu satu menuju Pemilu 2024, kita hari ini melanching posko kawal hak pilih secara online. Bersama rakyat awasi Pemilu dan bersama Bawaslu tegakan keadilan dihadapan pengurus Parpol dan organisasi masyarakat.
Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda menyampaikan, deklarasi kampanye damai di mulai tahapan kampanye 1 Februari 2023.
Politik memecah belah antar wilayah, barat, timur, selatan dan utara.
“Kita harus dewasa dalam berpolitik, tidak boleh mengkampanyekan polarisasi atau orang ini dan orang itu,” tutuenya.
Begitu telah duduk sebagai wakil rakyat, jangan sampai jadi provokatif dalam berpolitik.
Negara lainnya masih resesi ekomomi, namun Indonesia sudah baik. Maka jangan sampai di Solsel resesi gara-gara terjadi perpecahan antara Bupati dan Wabup dan Ketuaswa DPRD.
“Kita DPRD mendorong bagaimana Pemerintahan sejalan, terutama Bupati dan Wakil Bupatinya,” ulasnya.
Sementara, Bupati Solok Selatan, Khairunas mengatakan, Pemilu jujur dan adil harus diwujudkan. Maka semua saling mendukung, berkoordinasi dan berkoordinasi.
Sebab Pemilu bukan tugas KPU dan Bawaslu semata. Tapi tugas semua unsur di masyarakat.
“Kita berharap Pemilu di Solsel aman dan lancar. Di luar daerah menganggap Pemilu Solsel mencengkam, namun itu tidak terjadi lagi,” terangnya. (adi)
Teks foto
Bawaslu Launching posko kawal hak pilih secara online (14/2). ARDI/PADEK
