Bupati Solok Selatan naik pitam, serta menegaskan akan mencopot jabatan pejabat daerah yang mengabaikan perintahnya.
Hal ini disebabkan karena Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan dan menumpuk di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tidak juga diserahkan ke Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Solok Selatan.
“Jika tidak ditindaklanjuti SK saya tersebut, saya akan robek-robek karena tidak ada artinya. Maka siap-siaplah untuk saya geser dari jabatan bapak-bapak,” tegas Bupati Solok Selatan Khairunas, Senin (28/6/2021) kepada seluruh OPD dan Camat se Solsel di Aula Kantor Bupati Solsel.
Dia mengatakan, selama dua bulan ia bertugas sebagai kepala daerah dan memberikan target pengembalian mobnas yang lebih dari 1 unit, masih ada yang mangkir terhadap aturan yang diterapkannya.
Apakah Dinas terkait tidak mensosialisasikan, ataukah OPD yang memiliki dua kendaraan mobil dinas (mobnas) memang tidak mau menyerahkan dengan alasan tertentu. Termasuk sepeda motor yang tidak sesuai peruntukan, dibawa pekebun dan ke ladang. Ke kantor tidak.
“Kondisi ini saya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat, justru itu mobnas harus tertib. Ini aset negara, bukan aset pribadi,” terangnya didampingi Wabup Yulian Efi.
Bupati menuturkan, akan mengevaluasi SK yang sudah diterbitkan apakah SK tersebut dijalankan atau tidak. Apakah masih ditangan OPD, hal ini akan menjadi catatan Bupati untuk OPD tersebut.
Dia memperingatkan pejabat daerah, jangan sampai tanda tangannya sekedar diminta, dikumpul, dan ditaruh dilaci meja kerja.
Bahkan Bupati perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk mengeksekusi Mobnas itu.
“Jika Satpol PP tidak segera mengeksekusi bersama OPD terkait sebagai penegak perda, saya segera ambil tindakan cepat,” pungkas Ketua DPD Golkar Sumbar itu.
Tolong dikontrol, sudah dua bulan menargetkan melalui SK dan banyak SK yang sudah di tanda tangani untuk dijalankan bukan untuk dibawa dalam tas atau di meja kerja.
“SK dan surat jalan yang saya keluarkan, saya memiliki catatannya. Sudah diarsipkan, jadi saya tidak main-main,” pungkasnya.
Contoh guru SD, setiap hari ngajar ini dan itu. Mereka mendidik dengan baik dan tanpa harus dipaksa mengajar oleh pimpinannya.
“SK tersebut saya evaluasi agar tidak mandul ditangan OPD terkait, termasuk penyelesaian masalah lainnya dilingkup Pemkab Solsel,” jelasnya.
Sementara Kepala BPKD Solok Selatan, Irwanesa kepada Bupati menjelaskan, pihaknya sudah menyurati dan meminta OPD terkait menyerahkan Mobnas. Tapi bau Smsatu kendaraan yang sudah dikembalikan.
“Yang lainnya belum mengembalikan dengan berbagai alasan,” tuturnya. Adi
