Jakarta, kopasnews.com – Pemerintah pusat meminta polemik pondok pesantren Al-Zaytun di Jawa Barat dan progres pembebasan Pilot Susi Air yang menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan segera untuk dituntaskan.
Hal ini ditegaskan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) M. Mahfud MD, dan Panglima TNI Yudo Margono diminta agar segera melakukan upaya penyelesaian dua kasus tersebut.
“Tugas saya soal Al-Zaytyn dan Panglima TNI terkait operasi pembebasan sandera, harus segera di selesaikan,” ujar Menkopolhukam RI Mahfud MD, Selasa (4/7/2023) saat konfrensi pers.
Baca Juga : Presiden Minta Petani Kurangi Ketergantungan Pada Pupuk Kimia
Ada tiga langkah yang akan diambil oleh Pemerintah, pertama langkah hukum terhadap pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.
Langkah dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yakni Panji Gumilang dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan.
“Sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, dan tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan,” terang Mahfud.
Dia menyebut seluruh operasional dan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Al-Zaytun akan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.
Kedua, langkah ini dalam penyelamatan Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan agar sejalan dengan visi-misinya yang tertulis.
“Nah, tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan,” jelasnya.
Al-Zaytun sendiri sebagai lembaga pendidikan terdiri dari dua kelompok yaitu pondok pesantren dan sekolah, mulai dari ibtidaiyah (dasar), tsanawiyah (menengah), aliyah (menengah atas), hingga Perguruan Tinggi.
“Kedepan harus dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi Pembina,” tuturnya
Baca Juga : Empat Prioritas Kerjasama Indonesia-Australia Sudah Tunjukan Perkembangan
Ketiga, upaya penertiban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari polemik pondok pesantren Al-Zaytun di masyarakat.
Gubernur harus berkoordinasi dengan aparat vertikal setempat. Mulai dari Kapolda, Kaninda dan TNI sebagaapisan berikutnya sudah pasti.
“Nah itu yang keputusan pemerintah tentang Al-Zaytun. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Ini sudah ditangani. Untuk lembaganya, kita lihat perkembangannya,” paparnya
Sementara, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan terkait laporannya kepada Wapres tentang progres pembebasan sandera Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Papua Pegunungan
“Saat ini proses negosiasi pembebasan sedang ditangani oleh Penjabat (Pj.) Bupati Nduga, Edison Gwijangge,” tuturnya. (afa)
