Komisi VIII DPR RI minta program moderisasi bergama lebih optimal. dok.DPR RI
Lombok Barat, kopasnews.com – Komisi VIII DPR RI di pimpin Diah Pitaloka membahas implementasi moderasi beragama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Guna untuk mendapatkan informasi dan penjelasan faktual terkait konflik bernuansa SARA yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat.
“Sebab itu, Tim Kunker spesifik Komisi VIII DPR RI turun untuk menanyakan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat dalam penyelesaian konflik tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, Senin (23/5/2022).
Pertemuan tersebut juga dihadiri
Kepala Kantor Kemenag Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, perwakilan tokoh umat beragama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.
Dia menyebutkan, Komisi VIII DPR RI juga menggali dan menyerap aspirasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program moderasi beragama, dan pembangunan kehidupan keagamaan di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
“Salah satu point penting yang juga menjadi landasan atas kunjungan ini, adanya kejadian pembakaran rumah warga di malam takbiran yang terjadi di Dusun Ganjar Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Ini perlu diselesaikan dengan baik dan cepat,” bebernya.
Komisi VIII DPR RI berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan juga meminta kepada Kementerian Agama RI untuk dapat mensosialisasikan lebih dalam lagi terkait program moderasi beragama agar lebih optimal lagi.
“Komisi VIII DPR RI juga akan mendorong dari sisi anggaran agar program tersebut dapat berjalan lebih baik lagi,” terangnya. (*)
Sumber DPR RI
