Bawaslu Solsel Ungkap Empat Jenis Pelanggaran Bakal Terjadi Pada Pemilu 2024

Bawaslu Solsel sosialisasikan pengawasan partisipatif kepada sejumlah elemen masyarakat di Pesona Alam Sangir (13/10)
Bawaslu Solsel sosialisasikan pengawasan partisipatif kepada sejumlah elemen masyarakat di Pesona Alam Sangir (13/10)

Solsel, kopasnews.com – Bawaslu Solok Selatan mengungkapkan empat jenis pelanggaran Pemilu serentak 2024 bisa saja terjadi seperti pada Pemilu sebelumnya, Seperti dugaan politik uang (money politic), politisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), kampanye media sosial, hingga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Penyelenggaraan Pemilu seperti ini harus dilakukan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi, dan kita Bawaslu sangat mengharapkan peran pengawasan partisipatif dari masyarakat. Mencegah, melaporkan jika menemukan atau melihat jenis pelanggaran seperti dilapangan. Jangan lupa dokumentasikan sebagai alat bukti yang sah ketika kita melakukan penindakan,” ujar Kordiv Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solsel, Nila Puspita, Jumat (13/10/2023) saat sosialisasi partisipatif pemilih di Pesona Alam Sangir.

Baca Juga : Dua Hal Yang Bisa Menodai Pemilu 2024 Menurut Bawaslu

Kemungkinan yang akan terjadi ini harus kita cermati di Pemilu 2024. Dia menyebut, berkaca pada Pemilu sebelumnya, beragam jenis pelanggaran masih sering terjadi di Solsel dan ini meski harus dicegah sedini mungkin agar pelanggaran dapat diminimalisir.

“Partisiapatif masyarakat memberikan laporan-laporan terkait tindakan pelanggaran di wilayah masing-masing, sangatlah kita harapkan dilengkapi data dan dokumentasi pelanggaran itu,” paparnya.

Masyarakat diharapkan Bawaslu menjadi mulut dan telinga bagi pengawas pemilu dalam pengawasan partisipatif. Mengingat luas wilayah Solsel dan keterbatasan personil Bawaslu di setiap kecamatan.

Baik dari segi kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu untuk ditindak lanjuti oleh pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada.

“Kesadaran hukum yang baik dari setiap masyarakat sehingga hasil pengawasan partisipatif dimaksud benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas penyelenggaraan pemilu. Juga kita harapkan masyarakat bisa menjadi saksi ketika terjadi pelanggaran pemilu,” tutupnya.

Baca Juga : Begini Penjelasan KPU-Bawaslu Terkait Laporan Dugaan Ijazah Palsu

Sementara Sekretaris Bawaslu Solok Selatan Admi Munandar mengatakan, lewat sosialisasi ini Bawaslu menyusun langkah-langkah sebagai upaya memahami bentuk pencegahan pelanggaran Pemilu yang berkemungkinan bisa terjadi dilingkup masyarakat nantinya dalam masa tahapan pemilu serentak 2024.

“Sebab itu perlu kita gandeng sejumlah element masyarakat untuk diajak berpartisipatif dalam Pengawasan Pemilu nantinya,” kata Sekretaris Bawaslu Solok Selatan Admi Munandar, Jumat (13/10/2023)

Tentu saja peran elemen masyarakat seperti Ormas, Perguruan Tinggi, Akademisi dan unsur masyarakat lainnya, sangat diharapkan untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

“Dengan keterbatasan jumlah anggota yang bertugas pengawas kecamatan di Solsel dengan cakupan wilayah yang luas, sebab itu kita membutuhkan peran masyarakat,” ujarnya.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Adi)