Kapolri-Dewan Pers foto bersama usai MIU di Mabes RNI peraCegah Polarisasi Pemilu 2024
Jakarta, kopasnews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Dewan Pers Indonesia sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU), serta kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.
“Kita tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi, sehingga dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Juga terkait dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya Polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu.
Bupati Solsel Terima 3 Penghargaan Dari KPK RI, Skor MCP Tertinggi di Sumbar
“Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat,” terangnya dikutip dari situs resmi Polri.
Dia menyebut, ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,” paparnya.
Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global.
Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.
“Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dengan kepolisian. Karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,” tutur Kapolri.
Sementara, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial pada Pemilu 2024.
“Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” terangnya.
Azyumardi berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga, dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.
“Kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi, jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” tutupnya.(*)
