Kepala Dinas Koperindagkop dan UKM Solsel Akmal Hamdi
Solok Selatan, Kopasnews.com — Pemerintah Kabupaten Solok Sekatan telah menguncurkan anggaran pembenahan pasar Kabupaten di tahun 2022, yakni untuk Pasar Padang Aro dan Pasar Muara Labuh.
“Perbaikan tersebut sangat penting dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung dalam proses transaksi jual beli di pasar,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Solok Selatan, Akmal Hamdi, Senin (14/3/2022).
Dia menjelaskan, anggarannya sudah diuploap di APBD Solok Selatan senilai Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi dua pasar Kabupaten tersebut.
Mulai dari kios, los maupun drainase di sekiling pasar, sehingga kerapian pasar terlihat. Terutama dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang.
“Dana sebesar Rp1,5 miliar ini diperkirakan sudah mampu menuntaskan pembenahan dua pasar Kabupaten,” terangnya.
Baik untuk fisik drainase pasar Padang Aro dan Pasar Muara Labuh sesuai hasil tinjauan Bupati dan Wabup Solsel ke lokasi. Dan terdapat sejumlah item pasar yang harus dibenahi dengan baik.
Seperti sampah pasar didalam saluran drainase, sehingga harus ditutup dengan rapi agar bau menyengat berasal dari drainase tidak ada lagi.
“Pentingnya direhap, sampah tidak menumpuk di saluran drainase dan bau busuk. Ini demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Termasuk dalam menjaga kesehatan warga pasar,” terangnya.
Rancangan pasar ini full desain, yang urgen yang meski dibenahi. Bukan keseluruhan sehingga dihitung anggarannya sebesar Rp1,5 miliar untuk rehab bisa terlaksana sesuai kebutuhan pasar saat ini.
Selain drainase, Pemkab sebut Akmal Hamdi juga membenahi kios dan los yang butuh perbaikan. Kondisi ini agar pedagang yang berada di los dagangannya nyaman dan aman.
“Sudah termasuk atap yang bocor atau rusak, kita benahi dengan anggaran Rp1,5 miliar. Yang dikerjakan yang bersifat urgen,” terangnya.
Khusus 14 unit kios Pasar Muara Labuh pasca kebakaran, belum bisa dibenahi dengan anggaran dana BTT. Sebab BTT tidak semudah itu bisa digunakan karena daerah termasuk dalam kondisi rawan bencana.
Jika digunakan BTT, otomatis ketika terjadi bencana alam. Baik banjir, longsor dan lainnya. Maka Pemkab akan kesulitan dalam penanganan pasca bencana alam tersebut.
“Saat ini kita sedang dalam proses pengajuan dana ke Pusat, sebab kondisinya yang tidak bisa dianggarkan langsung lewat BTT,” paparnya. (Adi)
