Jakarta, Kopasnews.com–Pemerintah pusat merencanakan pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI-Polri ke Ibu Kota Republik Indonesia (RI).
Dalam update terbarunya, ada sekitar 2.350 orang ASN hingga aparat keamanan dan tentara yang akan ‘mutasi’ terlebih dulu ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemindahan sudah masuk dalam proyek nasional BKN 2022 dengan dana sebesar Rp 5,5 miliar, seiring jalannya proyek ibu kota negara.
“Pemetaan atau penilaian potensi kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru dengan target 2.350 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar,” kata Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana dilansir dari CNBC Indonesia, Minggu (26/9/2021).
Meski demikian, Bima tidak merinci secara jelas apakah pemindahan mulai dilakukan tahun depan atau baru tahap persiapan pemindahannya saja.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, yang akan pindah pertama ke ibu kota baru adalah TNI dan Polri untuk memastikan keamanan.
Rencananya mereka akan diboyong ke IKN pada 2023. Setelah itu, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan maka pada 2022 sudah mulai dibangun Kantor dan Istana Negara.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi dalam bincang dengan media.
Dia menjelaskan, semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada. Jika tidak ada penurunan kasus maka ekonomi sulit bergerak.
Pemindahan ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya RUU pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi terbaru yang terjadi saat ini, sebab, jika kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.
Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro kala menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan jumlah PNS yang akan pindah sebanyak 180 ribu PNS. Bukan hanya PNS, TNI/Polri juga ikut pindah sebanyak 25 ribu personel.
“Kalau semua dihitung, kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN. TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada di sana, karena Mabes Polri ikut pindah,” kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, 18 September 2019. (**)
