Kopasnews.com – Percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, hal ini ditekankan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Dimulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrastruktur dan lainnya. Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” tegas Suharyanto, Senin (11/3/2024)
Baca Juga : Ribuan Warga Kota Padang Terendam Banjir
Pemprov Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Maupun alat berat yang dibutuhkan, BNPB katanya akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Termasuk perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat,” tegasnya.
Bahkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyebutkan terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi, karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,” jelasnya.
BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat akselerasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Kepala BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur,” sebutnya.
BNPB juga akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi, pasca bencana alam banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatra Barat
DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya Rp500 ribu rupiah per kepala keluarga (KK). (Wil)
