Kopasnews.com – DPR RI membentuk tim khusus untuk membahas permasalahan kenaikan harga beras di tanah air. Dampak kenaikan beras ini bisa menjadikan krisis pangan berubah ke krisis sosial, dan politik yang kondisi saat ini Pemilu belum rampung. Juga mengingat bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
“Saya sudah mengusulkan agar DPR membuat tim khusus tangani kenaikan harga beras ini. Harganya harus terjangkau oleh masyarakat dalam situasi begini. Nah, informasi dari pemerintah ketersediaan beras itu ada, mencukupi nggak,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima saat memberikan interupsi dalam rapat paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (5/3/2024) Senayan, Jakarta.
Dia mengingatkan, krisis pangan ini harus segera dituntaskan. Maka perlu upaya untuk mencegah krisis pangan bergeser menjadi krisis sosial, bahkan juga berpotensi menjadi kritis politik mengingat situasi pasca pemilu belum rampung dan belum beres.
Bahkan sebelumnya, legislator DPR RI dapil Jawa Tengah V ini menyampaikan bahwa opsi impor seringkali menjadi jalan keluar mengatasi defisit neraca suplai beras. Yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa negara pengimpor beras sudah mulai menutup keran ekspor ke Indonesia, sedangkan panen dalam negeri baru diperkirakan akan terjadi di bulan April mendatang.
Baca Juga : Ratusan Masyarakat Terima Bantuan Pangan Nasional di Nagari Ini
“Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan kebutuhan kita pada impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita, April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi jadi beras itu ke pasar itu butuh satu bulan dan berarti Mei. Kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri,” bebernya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus penanganan masalah beras membutuhkan waktu terlalu lama mengingat Ramadan dan Idul Fitri sudah dekat.
“Untuk itu saya menyarankan agar mengoptimalkan kerja Komisi IV untuk turun ke lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan,” terangnya. (*)
