Sidang paripurna di DPRD Solsel

Golden Arm, Kopasnews.com — Anggota DPRD Solok Selatan Afrizal Chandra menilai, penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Solok Selatan setelah 22 Maret 2021 Cacat hukum. 

Sebab masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir 22 Maret 2021,dan jika penetapan Plh dilakukan lewat dari tanggal tersebut, ini artinya secara hukum tidak sah. 

“Penunjukan Plt Bupati Solok Selatan kami anggap cacat hukum, karena ditetapkan setelah 22 Maret 2021,” tegas Anggota DPRD Solok Selatan, Afrizal Chandra, Sabtu (27/3/2021).

Dia mengatakan, mengacu kepada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 11, masa jabatan Plt Bupati Solok selatan berakhir pada 22 Maret 2021 lalu.

Bedsheed Vechia Pilihan keluarga kita silahkan order

Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati, harus dilantik Penjabat Bupati (Pj) Bupati. Kebijakan Plt Bupati yang menerbitkan/diputus setelah tanggal 22 Maret adalah batal hukum. 

“Artinya, Plh Bupati yang diangkat saat ini batal hukum,” jelasnya. 

Oleh sebab itu, kata Afrizal Chandra, DPRD Sosel batal  melakasanakan rapat paripurna kedua dan ketiga, Kamis 25 Maret 202 lalu. 

Karena pada paripurna pertama ia melakukan interupsi disaat sidang di mulai, hingga belum ada jawaban diterima terkait keabsahan Plh Bupati tersebut. 

“Inilah penyebab batalnya pelaksanaan sidang kedua dan ketiga di DPRD Solsel,” bebernya. 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD atas Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas perda nomor 3 tahun 2011, tentang BEA perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Rapat dipimpin  langsung oleh Wakil ketua DPRD Armen Syahjohan, dihadiri oleh anggota DPRD, Plh Bupati Doni Rahmat Samulo, serta OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.

“Saya mempertanyakan, bahwa penetapan Plh setelah 22 Maret 2021 adalah batal karena cacat demi hukum,” terangnya. Adi

error: Content is protected !!